Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyelesaikan masalah minyak goreng. Pasalnya, persoalan minyak goreng hingga saat ini belum teratasi, dimana harga minyak goreng masih belum di atas Rp 14.000 per liter.
“Tiba-tiba Presiden minta saya mengurus minyak goreng. Jadi tiga hari lalu saya mulai mengatasi kelangkaan minyak goreng. Mudah-mudahan tidak lama-lama,” tulis Perayaan Puncak HUT GAMKI 60 Tahun, Senin (23/5). ).
Pemerintah terus berupaya menjaga harga minyak goreng tetap rendah. Salah satunya larangan ekspor CPO dan minyak goreng yang kemudian dicabut efektif hari ini. Sejak kebijakan larangan ekspor minyak nabati diberlakukan, pemerintah terus memantau dan mendorong berbagai langkah untuk memastikan ketersediaan minyak nabati dapat menjangkau masyarakat.
Baca Juga : nonton film sub indo disini.
Hasilnya berdasarkan kontak langsung di lokasi dan laporan bahwa pasokan minyak goreng terus bertambah.
Secara statistik tentang pasokan dan harga minyak goreng saat ini dan mempertimbangkan 17 juta pekerja di industri kelapa sawit, baik petani yang bekerja maupun pekerja pendukung lainnya, saya memutuskan untuk mengirim Minyak 2022. “Kata Jokowi beberapa waktu lalu. .
Saat ini kebutuhan minyak goreng curah nasional akan mencapai sekitar 194.000 ton per bulan pada Maret 2022. Angka ini meningkat dibandingkan sebelum larangan ekspor minyak goreng yang pasokannya hanya mencapai 64,5 ribu ton.
Namun, setelah larangan ekspor diterapkan pada April, pasokan naik menjadi 211.000 ton per bulan. Angka pasokan tersebut telah melebihi kebutuhan bulanan nasional nasional.
Demikian pula, harga rata-rata nasional minyak goreng pada bulan April adalah sekitar Rs 19.800 sebelum April penurunan harga rata-rata nasional minyak goreng sebelum larangan ekspor. Kemudian, setelah larangan ekspor, harga rata-rata nasional turun menjadi Rp 17.200 bus menjadi Rp 17.600.
Meningkatkan pasokan (minyak goreng) dan menurunkan harga merupakan upaya bersama, baik dari pemerintah BUMN maupun dari swasta,” jelasnya.